Jadi Syarat Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan, Apa Saja Bukti PHK yang Diperlukan Untuk Mendapatkan Manfaatnya?

GridStar.ID - Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Kehilangan pekerjaan ini memiliki berbagai macam manfaat seperti uang tunai, akses informasi pasar kerja hingga pelatihan.

Dengan program JKP, diharapkan bisa mempertahankan derajat kehidupan yang layak untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Peserta juga bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak meski terjadi resiko pemutusan hubungan kerja dan berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Dikutip dari bpjsketenagakerjaan.go.id, peserta yang ingin mengajukan klaim JKP harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

a. Peserta telah memenuhi masa iuran program JKP sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dimana 6 (enam) bulan dibayar berturut-turut (untuk manfaat JKP yang diajukan pertama kali), memiliki masa iur sebanyak 5 (lima) tahun (untuk manfaat JKP yang diajukan kedua) dan memiliki masa iuran sebanyak 5 (lima) tahun (untuk manfaat JKP yang diajukan ketiga);

b. Memiliki komitmen untuk bekerja;

c. Melampirkan bukti PHK.

Lalu apa saja bukti PHK yang diperlukan untuk mengajukan klaim manfaat JKP?

Tanda Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa dibuktikan dengan salah satu dokumen berikut:

Baca Juga: Ibu Hamil dan Lansia Bisa Lakukan Klaim Prioritas BPJS Ketenagakerjaan, Bagaimana Cara Mendapatkannya?

a. Surat PHK dari perusahaan dan tanda terima dari Dinas ketenagakerjaan bahwa benar kasus PHK; atau

b. Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada PHI atau akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang didaftarakan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial); atau

c. Petikan putusan dari PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Nantinya peserta akan mendapatkan berbagai manfaat antara lain uang tunai yang akan dibayarkan setiap bulan sejak peserta mengajukan permintaan pembayaran manfaat uang tunai.

Manfaat uang tunai tersebut akan diberikan maksimum selama 6 bulan.

Selain itu peserta juga harus melakukan berbagai aktivitas melalui sisnaker, antara lain:

a. melamar pekerjaan (minimal 5 (lima) perusahaan); atau

b. wawancara pada satu perusahaan; atau

c. mengikuti pelatihan kerja di LPK dengan minimal presensi 80%.

Jika peserta tak melakukan salah satu aktivitas tersebut maka uang tunai bulanan tidak akan dibayarkan dan tidak diberikan untuk bulan berikutnya. (*)