Bos Djarum Orang Terkaya di Indonesia Surati Jokowi, Budi Hartono Sebut Wacana PSBB di Jakarta Tak Efektif: Jangan Ambil 1 Keputusan Jalan Pintas!

GridStar.ID - Baru-baru ini surat dari bos Djarum, Budi Hartono terhadap Jokowi menuai sorotan.

Budi Hartono ikut memberikan komentarnya terkait wacana PSBB yang akan kembali diberlakukan Anies Baswedan di DKI Jakarta.

Budi mengaku keberatan melihat tidak efektifnya PSBB yang akan kembali dilakukan.

Baca Juga: Berani Ambil Risiko Terapkan PSBB Jakarta, Rocky Gerung : Angkat Saja Anies Baswedan Jadi Komando Penyelesaian Covid-19 Nasional

Lewat Mantan duta besar Indonesia untuk Polandia, Peter F Gontha, Budi Hartono menitipkan surat tersebut untuk Presiden Jokowi.

Bukan hanya membeberkan beberapa alasannya menolak diberlakukan PSBB total bagi Jakarta, orang terkaya di Indonesia ini juga memberikan beberapa solusi.

Lewat akun Instagram @petergontha, Peter F Gontha menggunggah surat terbuka Budi Hartono tersebut kepada Presiden Jokowi pada Sabtu (12/9/2020).

Baca Juga: Anies Baswedan Mendadak Buat Keputusan, Ridwan Kamil Minta Gubernur DKI Jakarta Lakukan Ini Sebelum Kembali PSBB Total: Rp 300 Triliun Lari Gara-Gara Statement

Seperti diketahui rencananya DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB total mulai Senin (14/9/2020).

Budi Hartono sebagai pelaku bisnis menolak keras kebijakan tersebut.

Budi Hartono memiliki dua alasan utama kenapa tidak menyetujui rencana PSBB di Jakarta.

Baca Juga: Niat Hati Turunkan Angka Covid-19, PSBB DKI Jakarta Disebut Tanpa Sepengetahuan Jokowi, Arief Puyono: Anies Sudah Layak Dinonaktifkan

Menurutnya, PSBB yang pernah dilaksanakan di Jakarta sebelumnya, terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi.

Alasan kedua, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi.

Masih dari suratnya, Budi Hartono juga memberikan sejumlah usulan agar laju peningkatan infeksi Covid-19 bisa terkendali.

Baca Juga: Alasan PSBB Dilakukan Kembali Tuai Pro Kontra, Nikita Mirzani Sarankan Anies Baswedan Salat Istikharah hingga Artis Cantik Ini Justru Merasa Lega

Misalnya penegakan aturan dan pemberian sanksi serta meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat.

Termasuk menjaga perekonomian sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus menjaga kesinambungan hingga pandemi berakhir.

Budi Hartono juga membeberkan, masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

Baca Juga: Angka Kematian Semakin Tak Terkendali, Anies Baswedan Tetapkan DKI Jakarta Bakal Kembali PSBB Total, Tim Pakar Covid-19 Peringatkan 5 Provinsi yang Dinilai Rawan

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, General Manager of Corporate Communication PT Djarum, Rudianto Gunawan belum membalas konfirmasi terkait isi postingan Peter Frans Gontha tersebut.

Berikut isi lengkap surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Jokowi sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Instagram @petergontha:

11 September 2020

Kepada yang terhormat:

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

Dengan hormat,

Perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan masukan untuk Bapak pertimbangkan.

Kami membaca di pemberitaan, Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020.

Baca Juga: Angka Kematian Semakin Tak Terkendali, Anies Baswedan Tetapkan DKI Jakarta Bakal Kembali PSBB Total, Tim Pakar Covid-19 Peringatkan 5 Provinsi yang Dinilai Rawan

Alasan atas pemberlakuan tersebut dikarenakan:

1. semakin besarnya kasus positif Covid-19 di masyarakat di DKI Jakarta.

2. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

Baca Juga: Angka Kematian Semakin Tak Terkendali, Anies Baswedan Tetapkan DKI Jakarta Bakal Kembali PSBB Total, Tim Pakar Covid-19 Peringatkan 5 Provinsi yang Dinilai Rawan

Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB Kembali itu tidak tepat.

1. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

(Bukti terlampir — Chart A negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker).

Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik.

(Bukti terlampir — Chart B - DKI Jakarta)

Baca Juga: Wajib Disimak Baik-Baik, Anies Baswedan Terapkan lagi PSBB Demi Covid-19 dengan Sederet Aturan Ketat: Seluruh Kantor WFH, Tempat Hiburan dan Ibadah Ditutup

2. Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.

Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

(Contoh Solusi terlampir : ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanangan medis.

Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu — Photo 1 - karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga).

Sebagai Informasi kepada Bapak Presiden, Our World In Data (salah satu organisasi terkemuka dalam hal global covid research), menunjukan Indonesia, bersama South Korea, Taiwan, Lithuania adalah negara negara yang disebut berhasil meredam

Baca Juga: Anies Baswedan Tarik Rem Darurat Akibat Kasus Covid-19 Tetap Meningkat, Jakarta Kembali PSBB, Kekhawatiran sang Gubernur: Menurut Data, Ruang Isolasi Penuh pada 17 September Nanti

Adapun perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan di DKI Jakarta pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan aturan dan pemberian sanksi sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal.

Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Baca Juga: Tolak Bayar Denda dan Kerja Sosial Karena Langgar PSBB, Pria Ini Pilih Masuk ke Dalam Peti Jenazah Hingga Mengaku Kapok: Saya Menyesal, Ngeri Banget Masuk ke Peti

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal Testing, Isolasi, Tracing dan Treatment.

Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal Isolasi dan Contact Tracing.

Baca Juga: Ekonomi Terguncang Tapi Tak Tumbang, Jokowi: Saya Nggak Bisa Bayangin Kalau Dulu Lockdown, Bisa Minus 17 Persen!

4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir.

Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat, yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain lain.

Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu.

Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS (Centre for Political Communication Studies) dan Indo Barometer, dimana masyarakat rata rata di atas 80% tidak menghendaki adanya PSBB kembali. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul TERUNGKAP Isi Surat Bos Djarum Tolak PSBB Jakarta ke Jokowi: Jangan Ambil 1 Keputusan Jalan Pintas!