Follow Us

Belum Usai Wabah Corona di Indonesia, Pemerintah Bakal Nekat Datangkan 500 TKA dari China, Gubernur dan DPRD Pertanyakan Kebijakan Pemerintah Pusat hingga Siap Menentang Keras: Saya Pimpin Langsung Aksi Jika Dipaksa Datang!

Nadia Fairuz Ikbar - Minggu, 03 Mei 2020 | 16:00
Belum Usai Wabah Corona di Indonesia, Jokowi Bakal Nekat Datangkan 500 TKA dari China, Gubernur dan DPRD Pertanyakan Kebijakan Pemerintah Pusat hingga Siap Menentang Keras: Saya Pimpin Langsung Aksi Jika Dipaksa Datang!
instagram @jokowi

Belum Usai Wabah Corona di Indonesia, Jokowi Bakal Nekat Datangkan 500 TKA dari China, Gubernur dan DPRD Pertanyakan Kebijakan Pemerintah Pusat hingga Siap Menentang Keras: Saya Pimpin Langsung Aksi Jika Dipaksa Datang!

Terlebih saat ini gelombang PHK sedang terjadi untuk tenaga kerja lokal dan berbagai pihak sedang berjuang untuk melawan pandemi Covid-19.

Disetujui pemerintah pusat

Gubernur Sultra Ali Mazi saat dikonfirmasi membenarkan rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut.

Bahkan, ia mengaku pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China itu untuk bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Baca Juga: Mencoba Lapang Dada Saat Dipecat Jokowi Lantaran Pernyataannya yang Kontroversial, Ini Pesan Terakhir Sitti Hikmawatty Kepada Presiden Indonesia Sebelum Tinggalkan Jabatannya

Kedatangan TKA itu juga dikabarkan akan tiba secara bertahap mulai pekan ini.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, kedatangan 500 TKA asal China itu dipastikan tidak dalam waktu dekat.

Alasannya, Indonesia masih menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Baca Juga: Nekat Langgar Aturan Jokowi Demi Warganya yang Ter-PHK di Kota, Bupati Wonogiri Tak Akan Tolak Pemudik Pulang Kampung: Mereka Manusia Bukan Kerbau!

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi Kompas.com, Kamis (30/04).

"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

Gubernur menolak

Source : Kompas.com, Sosok.id

Editor : Grid Star

Baca Lainnya

Latest