Poin yang dibuat akan bervariatif berdasarkan penggolongan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
“Menyebabkan kemacetan poinnya 3, penyebab kecelakaan poinnya 5, kalau administrasi poinnya 1. Kalau dua kali melakukan pelanggaran potensi laka, sudah 10 poin, ditambah pelanggaran lagi kemacetan tiga, dalam lima tahun (maka harus uji SIM ulang),” ucapnya.
Latif berharap, aturan ini dapat diterapkan secepatnya agar masyarakat semakin tertib dalam berlalu lintas.
“Rencananya secepatnya. Ketika sudah lengkap datanya, kita koneksikan. Sehingga kita harapkan pada masyarakat untuk edukasi secara demikian, jadi tidak sembarangan, (berpikir) yang penting saya bisa membayar,” kata dia.
(*)