Niat Hati Turunkan Angka Covid-19, PSBB DKI Jakarta Disebut Tanpa Sepengetahuan Jokowi, Arief Puyono: Anies Sudah Layak Dinonaktifkan

Baca Juga: PSBB Total Akan Kembali Berlaku di Jakarta, Ingat 6 Larangan Saat Aturan Ini Diterapkan!

Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," ujar Arief, dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (10/9/2020).

Menurut Arief, pengumuman Anies secara sepihak memiliki dampak lebih berbahaya.

Karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang tengah mencoba bangkit kembali dalam era kenormalan baru.

Baca Juga: Wajib Disimak Baik-Baik, Anies Baswedan Terapkan lagi PSBB Demi Covid-19 dengan Sederet Aturan Ketat: Seluruh Kantor WFH, Tempat Hiburan dan Ibadah Ditutup

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," kata Arief.

Oleh karenanya, Arief mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.

"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," imbuhnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Tarik Rem Darurat Akibat Kasus Covid-19 Tetap Meningkat, Jakarta Kembali PSBB, Kekhawatiran sang Gubernur: Menurut Data, Ruang Isolasi Penuh pada 17 September Nanti

Partai Gerindra menurutnya juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan pemerintahan provinsi DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.

"Semua pengeluaran pemprov DKI harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini," tandasnya.

Belum ada tanggapan Anies Baswedan terkait hal ini. (*)