Konflik yang dikhawatirkan terjadi yaitu adanya protes dari warga yang tidak menerima bantuan.
Kalau pun tetap ingin diberikan bantuan langsung tunai, kepala desa menginginkan dibagikan secara rata kepada seluruh warganya.
“Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.
Rudy pun menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Garut tengah menghitung anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Di satu sisi kita harus refocusing untuk Covid-19, di sisi lain harus ada efisiensi hingga mencapai Rp 340 miliar dana dari pusat ditarik,” ujar Rudy.
Di samping itu Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengaku bahwa penolakan penyaluran bantuan langsung tunai tersebut juga dikarenakan banyaknya program bantuan yang belum turun sejauh ini.
“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” ujar Helmi.
Di Garut sendiri terdapat 450.000 kepala keluarga yang terkena dampak wabah virus corona yang nantinya akan mendapatkan berbagai program bantuan.
“Kita mengharapkan semua program-program tersebut bisa mengatasi 450.000 KK yang terdampak langsung sesuai ajuan dari desa,” ujar Helmi.