Janji Jokowi Berikan Bantuan Berupa Uang Tunai Malah Ditolak Mentah-mentah oleh Para Kepala Desa, Ternyata Ini Alasannya!

GridStar.ID - Virus corona atau yang juga dikenal sebagai Covid-19 saat ini menjadi momok yang mengerikan bagi dunia.

Virus yang digadang-gadang berawal dari pasar hewan liar di Kota Wuhan, China ini tercatat telah menginfeksi hampir 200 negara di berbagai belahan dunia.

Termasuk tanah air kita, Indonesia yang semakin hari terus mengalami jumlah peningkatan kasus.

Baca Juga: Kabar Baik, Tak Cuma Kartu Prakerja, Ini 5 Langkah Jokowi Tuntaskan Pengangguran yang Diputus Hubungan Kerja Perusahaan di Tengah Wabah Virus Corona

Melansir GridHits.id, selain terus bertambahknya kasus positif covid-19 wabah virus corona juga mengakibatkan Indonesia merugi di berbagai sektor terutama sektor ekonomi masyarakat.

Banyak masyarakat yang kekurangan bahkan menjadi pengangguran karena corona.

Kesehatan mereka pun terancam.

Baca Juga: Diprediksi Ahli Hingga Paranormal, Presiden Jokowi Optimis Wabah Corona Selesai Akhir Tahun 2020, Minta Jajarannya Bersiap Untuk Hal Baik yang Akan Booming Setelah Covid-19 Usai!

Melihat banyak warganya demikian, Presiden sempat umumkan akan berikan bantuan sosial bagi warga kurang mampu.

Bantuan tersebut akan diberikan dalam 2 jenis yaitu sembako dan bantuan langsung tunai.

Baik Sembako maupun bantuan langsung tunai akan diberikan dengan nominal Rp. 600.000.

Baca Juga: Angin Segar Pertanda Virus Corona Segera Berakhir, Kaki Tangan Jokowi Sampaikan Jumlah Pasien Sembuh Terus Meningkat di 5 Provinsi, Achmad Yurianto: Ini Sebuah Optimisme Kita!

Hanya saja untuk sembako dalam bentuk kebutuhan sehari-hari, sementara bantuan langsung tunai dalam bentuk uang.

Untuk bantuan langsung tunai akan diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di luar Jabodetabek.

Bantuan tersebut diberikan guna membantu masyarakat menjalankan keseharian akibat terdampak virus corona.

Baca Juga: Bak Buah Simalakama, Kepergok Menghadiri Resepsi Pernikahan Kapolsek Kembangan, Wakapolri Gatot Eddy Pramono Harus Telan Pil Pahit Dilaporkan karena Langgar Perintah Jokowi

Namun, secara mengejutkan sejumlah kepala desa justru tidak mau menyalurkan program bantuan tunai tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan kepada Kompas.com.

Pasalnya pembagian bantuan langsung tunai tersebut dianggap akan menuai konflik antar masyarakat.

Baca Juga: Tangan Kanan Jokowi Umumkan Tak Ada THR untuk Pejabat Negara Demi Penanganan Covid-19, Bagaimana Nasib PNS dan Pensiunan?

“BLT yang Rp 600.000 itu, juga akan jadi konflik," ungkap Rudy kepada Kompas.com, Jumat (17/04).

Ia mengakui sejumlah kepala desa sudah menyatakan ketidaksediaannya untuk menyalurkan bantuan tersebut

"Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup. Kalau dikasih pasti terjadi konflik di daerah,” lanjutnya.

Baca Juga: Dituding Salah Gunakan Jabatan, Stafsus Jokowi Surati Camat Instruksikan Penanggulangan Covid-19, Kini Dapat Teguran Keras hingga Diminta Mengundurkan Diri

Konflik yang dikhawatirkan terjadi yaitu adanya protes dari warga yang tidak menerima bantuan.

Kalau pun tetap ingin diberikan bantuan langsung tunai, kepala desa menginginkan dibagikan secara rata kepada seluruh warganya.

“Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.

Baca Juga: Pemerintah Sempat Dituding Tak Transparan Soal Angka Kasus yang Terinfeksi Virus Corona, Usaha IDI Akhirnya Berbuah Manis, Jokowi Tegas Minta Jajarannya Ungkap Data Covid-19: Keterbukaan Data Penting!

Rudy pun menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Garut tengah menghitung anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Di satu sisi kita harus refocusing untuk Covid-19, di sisi lain harus ada efisiensi hingga mencapai Rp 340 miliar dana dari pusat ditarik,” ujar Rudy.

Di samping itu Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengaku bahwa penolakan penyaluran bantuan langsung tunai tersebut juga dikarenakan banyaknya program bantuan yang belum turun sejauh ini.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tetapkan Wabah Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, Ini Langkah Besar yang Diambil dalam Upaya Percepatan Penanganan Virus Corona, Apa Itu?

“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” ujar Helmi.

Di Garut sendiri terdapat 450.000 kepala keluarga yang terkena dampak wabah virus corona yang nantinya akan mendapatkan berbagai program bantuan.

“Kita mengharapkan semua program-program tersebut bisa mengatasi 450.000 KK yang terdampak langsung sesuai ajuan dari desa,” ujar Helmi.

Baca Juga: Bak Angin Segar di Tengah Pandemi, Ini 5 Cara Presiden Jokowi dalam Selamatkan Nasib para Pekerja Selama Wabah Virus Corona yang Diputus Hubungan Kerja

Asisten Daerah I Sekretaris Daerah kabupaten Garut, Nurdin Yana mengaku bahwa 450.000 kepala keluarga tersebut akan menerima bantuan.

“Selama tidak ada penerima ganda, kalau berdasarkan hitung-hitungan statistik, harusnya semua bisa ter-cover,” kata Nurdin.

Bahkan Nurdin menambahkan bahwa beberapa kepala keluarga sudah mendapatkan program bantuan secara rutin melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai dan Program Keluarga Harapan.

Baca Juga: Banyak Warga yang Terancam PHK dan Tak Bisa Bekerja di Tengah Virus Corona, Presiden Jokowi Selamatkan Nasib Karyawan dengan Kartu Prakerja hingga Kepastian THR

“185.000 KK sudah menjadi penerima BPNT, kemudian ada program perluasan BPNT yang jumlahnya 125.000 KK, jadi ditambah,” ujar Nurdin.

Di Jawa Barat sendiri akan mendapatkan kuota sekitar 1 juta kepala keluarga untuk bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial.

Nantinya Kabupaten Garut terdapat 50.000 kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai.

Baca Juga: Angin Segar Bagi Rakyat Indonesia, Presiden Jokowi Bagikan Kabar Baik Bagi Para Pengangguran dan Masyarakat Kurang Mampu di Tengah Wabah Virus Corona

“Makanya sekarang kita sedang berupaya agar tidak sampai ada penerima ganda dalam program ini,” ujar Nurdin. (*)