Pemerintah Sempat Dituding Tak Transparan Soal Angka Kasus yang Terinfeksi Virus Corona, Usaha IDI Akhirnya Berbuah Manis, Jokowi Tegas Minta Jajarannya Ungkap Data Covid-19: Keterbukaan Data Penting!

Yulia Susanti - Selasa, 14 April 2020 | 22:00

GridStar.ID - Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan.Pasalnya per 13 April 2020 jumlah pasien positif virus corona bertambah sebanyak 316.Informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah Achmad Yurianto.

Baca Juga: Meski Belum Ditemukan Vaksinnya, Tapi Ada 5 Kelemahan Virus Corona yang Patut Diketahui, Salah Satunya Sensitif pada Suhu Tinggi “Sehingga jumlah menjadi 4.557 kasus dari sebelumnya 4.241 kasus," ujar Yurianto melalui konferensi pers pada Senin, 13 April 2020.Dalam hal ini berbagai pihak menganggap bahwa angka yang selama ini dibagikan tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya.Akibatnya, pemerintah telah didesak oleh IDI, maupun sejumlah pihak lainnya, seperti kepala daerah, organisasi profesi, hingga pemerhati hak asasi manusia, untuk membeberkan transparansi data kasus Covid-19 yang sebenarnya.Baca Juga: Sampai Hati Tolak Pemakaman Jenazah Perawat Positif Corona, Kini Sekampung Gigit Jari Takut Ditolak Saat Butuh Akses Kesehatan: Kami Takut Bila Sakit Tidak Ada yang Mau Merawat

Melalui tulisan ini, GridHealth mencoba merangkum beberapa pernyataan yang dilayangkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait permintaan transparansi data kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia kepada pemerintah.Pada Senin (16/03), Ketua Umum IDI Daeng M Faqih, sempat meminta pemerintah membuka data medik pasien positif virus corona karena alasan kedaruratan.Daeng mengatakan bahwa dengan dibukanya data tersebut maka akan mempermudah penelusuran kontak atau contact tracing pasien dengan pihak lain, sehingga memudahkan penanggulangan Covid-19.

Baca Juga: Angin Segar di Tengah Wabah Corona, Presiden Joko Widodo Mengumumkan Mengenai Tes PCR untuk Mempercepat Penanganan Covid-19 di Indonesia, Apa Itu?"Malah disebutkan untuk kepentingan umum yang mengancam terjadinya KLB sekarang justru sudah pandemik yang mengancam kesehatan masyarakat, maka diperbolehkan membuka rahasia kedokteran," kata Daeng, di Kantor PB IDI, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia TV, Senin (16/03).Tak hanya itu, melansir Kompas.com, Daeng M Faqih juga meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengumumkan hasil pemeriksaan sampel yang telah dinyatakan negatif dari virus corona (Covid-19).Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk membuat masyarakat lebih tenang dalam menyikapi wabah Covid-19.

"Kami meminta sebetulnya ke Litbangkes yang dinyatakan negatif itu tolonglah diumumkan negatifnya kenapa," kata Daeng dalam acara diskusi di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/02)."Apakah memang enggak punya penyakit sama sekali ataukah penyakit lain. Kalau penyakit lain apa?" sambung dia.Bahkan, Sekretaris Satgas Covid-19 IDI, Dyah Agustina beberapa waktu lalu juga mengaku tidak tahu secara pasti jumlah tenaga kesehatan yang jadi suspect dan positif Covid-19.

Baca Juga: Nekat Gelar Tahlilan 100 Hari Meninggalnya Lina Jubaedah di Tengah Wabah Virus Corona, Teddy Pardiyana Tak Gentar dan Beberkan AlasannyaKarenanya, IDI melalui Dyah mendorong pemerintah untuk memberikan data tenaga kesehatan yang positif virus corona (Covid-19)."Itu yang kami minta adanya transparansi itu seperti itu. Jadi sampai saat ini itu kita meraba-raba semua dan mencari data masing-masing. Jadi itu yang kita inginkan, transparansi itu termasuk sebenarnya berapa sih yang pastinya jumlah tertular, jumlah positif, itu yang minta kan datanya," ujar Dyah, Senin (16/03), seperti dilansir dari detik.com.Kini, setelah berkali-kali didesak oleh IDI, maupun sejumlah pihak lainnya, termasuk masyarakat umum, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajarannya untuk membagikan data kasus Covid-19 lebih transparan kepada publik.Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu! Ternyata Bill Gates Sudah Ramalkan Soal Munculnya Wabah Virus Corona sejak 2018 Silam: Dunia Perlu Mempersiapkan Diri!

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (13/03) kemarin."Sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal jumlah yang sembuh, semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih tepat," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com."Untuk yang sudah dites PCR berapa, ada semuanya dan terbuka. Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," ujar dia.

Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu! Ternyata Bill Gates Sudah Ramalkan Soal Munculnya Wabah Virus Corona sejak 2018 Silam: Dunia Perlu Mempersiapkan Diri!Menanggapi hal ini, IDI mendukung langkah Jokowi sebagai upaya analisa kebijakan penanganan Covid-19, seperti dilansir dari detik.com."Jadi, keterbukaan data penting dalam artian, berapa jumlah pasien, PDP, ODP, berapa yang saat ini dirawat, kemudian jumlah pasien sembuh. Persebaran ini penting saat kita ingin membuat sebuah, bagaimana strategi untuk lakukan penatalaksanaan Covid-19 di Indonesia ini," ucap Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi, Senin (13/04).Menurutnya keterbukaan data bisa digunakan untuk analisa penyebaran virus corona di Indonesia. Sehingga mempermudah penanganan dan penelusuran kontak pasien Covid-19.

Baca Juga: Cepat Menyebar, Ini Satu Organ Tubuh yang Paling Pertama Rentan Terserang Virus Corona hingga Pasien Mudah Terinfeksi"Setelah buat peta sebaran, harus ditindak lanjuti sebuah proses untuk kemudian tracing kontak, ditindak lanjuti dengan surveillance, dengan pemantauan kewilayahan yang mungkin dilakukan donasi kesehatan dengan puskesmas-nya," kata Adib.Tak hanya itu, Adib juga mengatakan bahwa dengan adanya peta persebaran, maka pemerintah pusat bisa ikut mengawasi seluruh darah. Lalu, bisa menentukan suatu daerah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa menunggu usulan daerah."Kita bicara PSBB atau karantina wilayah, data terbuka, pusat pun bisa memantau tanpa harus ada pengajuan dari wilayah, pusat juga bisa usulkan," ujarnya.(*)Artikel ini telah tayang di GRIDHEALTH.id yang berjudul Usaha IDI Berbuah Manis, Kini Jokowi dengan Tegas Meminta Jajarannya Ungkap Data Covid-19