Sri Mulyani Optimis Utang Negara Bakal Terbayar dari Pajak, Ekonom Komentar Ini

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Bansos Naik Rp187,84 Triliun Usai Kabar PPKM Darurat Diperpanjang, 10 Program Disiapkan: Sembako hingga Kuota Internet

Kemudian ketika PPKM berlaku, pemerintah meningkatkan bansos yang masuk dalam program perlindungan sosial dengan anggaran Rp 186 triliun lebih.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, saat pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan global bond senilai 1 miliar dollar AS (Rp 14,4 triliun) dengan masa jatuh tempo 50 tahun.

Global bond merupakan obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing, artinya, lanjut Bhima, sampai 2070 mendatang pemerintah akan meninggalkan beban utang.

Baca Juga: Bak Amini Skenario Sri Mulyani PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, Satgas Covid-19: Jika Belum Terkendali...

Menurutnya, kemampuan membayar utang pemerintah seharusnya tidak cuma persoalan penerimaan pajak, tapi juga efektivitas belanja pemerintah apakah produktif atau tidak.

"Dengan belanja yang produktif akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga Produk Domestik Bruto-nya bisa imbangi kenaikan utang," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

"Tapi ini belum terjadi ya, misalnya sepanjang 2014-2021, belanja pemerintah pusat yang naik tinggi adalah belanja konsumtif, yakni belanja pembayaran bunga utang naik 180 persen, disusul belanja barang naik 105 persen, dan belanja pegawai 73 persen," imbuhnya.

Baca Juga: Namanya Disandingkan dengan Sri Mulyani, Tri Rismaharini dan Puan Maharani Sebagai Perempuan Tervokal, Prestasi Ayu Ting Ting Dipertanyakan Netizen

Menyederhanakan Masalah

Sementara, kata Bhima, belanja yang berkaitan dengan penggerak ekonomi seperti halnya belanja modal, hanya tumbuh 68 persen. Semakin tinggi penggunaan utang untuk hal yang konsumtif, maka beban utang akan naik tetapi tidak berdampak banyak bagi perekonomian. "Pemerintah enggak bisa kemudian bilang, pajak harus naik untuk bayar utang. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Pemerintah harus berkaca diri, lihat postur anggarannya sudah ideal belum dari sisi belanja," ucap dia.

Kemudian, tuturnya, perlu juga dicek bagaimana penggunaan dana APBN untuk pemerintah daerah (Pemda), di mana dalam kondisi krisis masih ada Rp 172,5 triliun dana Pemda yang disimpan di perbankan per Mei 2021. Menurut Bhima, dana alokasi umum dari pemerintah pusat masih besar porsinya untuk membiayai birokrasi seperti belanja pegawai yang rata-rata 32,4 persen dari total belanja Pemda. "Kemudian bagaimana serapan belanja pemerintah terkait anggaran kesehatan dan perlindungan sosial dalam PEN. Kalau ada pembenahan serius sebenarnya beban utang bisa ditekan. Ini masalah politik anggaran arahnya ke sana atau tidak," ungkapnya.