:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/01/28/images-1jpeg-20230128122435.jpeg)
GridStar.ID - Perdebatan terjadi saat rapat kabinet terbatas yang dihadiri Jokowi dan para pemerintah daerah.
Penyebabnya selisih paham soal data bantuan sosial untuk warga miskin terdampak corona di DKI Jakarta.
Mengutip Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,6 juta warga miskin dan rentan miskin yang butuh uluran tangan pemerintah di masa pandemi.
Hal itu disampaikan Anies saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf Amin pada 2 April 2020.
Dari jumlah tersebut, Anies mengatakan bahwa sebanyak 1,1 juta warga miskin rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI dan akan mendapatkan bansos di masa pandemi Covid-19.
Sementara 2,5 juta sisanya termasuk warga rentan miskin yang kehilangan pendapatan, akan menerima bansos dari pemerintah pusat.
Di hari yang sama, rapat virtual bersama Presiden Jokowi digelar.
"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com.
Melansir Sosok.ID, belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyinggung soal data penerima bansos.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk bansos di Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Muhadjir Effendy bahkan secara blak-blakan mengaku sempat bersitegang dengan Anies Baswedan.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (06/05).
Muhadjir mengatakan, Anies menyanggupi untuk membagi urusan bansos, yakni 1,1 juta warga dipegang Pemprov DKI, sementara 2,5 juta lainnya diberi bantuan Kementrian Sosial.
Kemensos juga telah melakukan pengecekan terhadap 2,5 juta warga miskin di DKI Jakarta, dan didapatkan 1,3 juta KK setelah verifikasi.
Muhadjir mulai merasa janggal saat Pemprov DKI mendistribusikan bantuan pertama.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.
Padahal kesepakatan sebelumnya menitikkan pada target masing-masing dari Kemensos dan Pemprov DKI, alih-alih sekedar mengisi kekosongan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjutnya.
Ironisnya, bahkan terdapat warga miskin yang seharusnya masuk dalam daftar penerima bansos, namun malah tak mendapatkan apa-apa.
Pendistribusian bantuan Covid-19 di DKI Jakarta tak merata
Kemensos juga telah meminta kepada DKI untuk mengerahkan RT/RW agar mendata rakyat miskin di daerahnya.
"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun oleh Pemprov DKI,tak kunjung menyetorkan data ke Keemensos.
Padahal di sisi lain warga sudah berteriak-teriak minta bantuan.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," paparnya.
Padahal, menurut Muhadjir, pemerintah hanya ingin memberikan bantuan secara merata, bukan malah tumpang tindih atau justru salah sasaran.
(*)