Inilah 6 Perubahan Kartu Prakerja 2023 yang Perlu Kamu Ketahui

GridStar.ID-Program Kartu Prakerja yang akan berjalan pada tahun 2023 mengalami enam perubahan dibandingkan dengan program Kartu Prakerja tahun-tahun sebelumnya.

Dikutip dari informasi resminya, dalam rapat koordinasi Komite Cipta Kerja telah memutuskan program Kartu Prakerja akan berlanjut pada triwulan pertama tahun ini dengan skema normal.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.

Lalu, apa saja perubahan Kartu Prakerja 2023?

1. Bukan bantuan sosial

Sejak dimulai pada 2020 hingga 2022, program Kartu Prakerja menjalankan misi ganda sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja dan bantuan sosial, sehingga menjadi progran semi-bansos.

Adapun program Prakerja tahun ini hanya akan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.

2. Pendaftaran Kartu Prakerja

Dikarenakan program ini tidak lagi semi-bansos, makan penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya, bisa ikut mendaftar Prakerja tahun ini.

Baca Juga: Insentif Naik hingga 4,2 Juta, Apakah Penerima Kartu Prakerja Tahun Lalu Bolehkah Ikut Mendaftar di 2023?

3. Nilai manfaat atau insentif

Total manfaat yang akan diterima oleh peserta lolos Prakerja lebih banyak dibandingkan sebelumnya, yakni sebesar Rp 4,2 juta.

Jumlah tersebut terdiri dari bantuan biaya pelatihan Rp 3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet Rp 600 ribu, serta insentif pengisian survei Rp 100 ribu.

4. Pelatihan Prakerja 2023

Pelatihan program Kartu Prakerja 2023 tidak hanya akan berlangsung secara online, melainkan tersedia opsi pelatihan luring dan bauran.

Pelatihan daring atau online dapat diakses dari seluruh Indonesia, sedangkan pelatihan luring dan bauran tahap pertama akan fokus di 10 provinsi.

Provinsi-provinsi yang akan masuk dalam opsi pelatihan luring dan bauran sebagai berikut:

• DKI Jakarta
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• Sulawesi Selatan
• Nusa Tenggara Timur
• Bali
• Papua
• Kalimantan Barat
• Sumatera Utara

5. Pelatihan online tidak lagi berbentuk video

Pelatihan online yang akan berjalan pada skema normal akan berbentuk webinar secara langsung, sehingga tidak hanya menonton video saja.

6. Standar minimal pelatihan

Durasi waktu minimal pelatihan akan naik menjadi 15 jam dibandingkan sebelumnya selama 6 jam.

Standar waktu pelatihan menjadi lebih panjang untuk memastikan ilmu yang diperoleh penerima manfaat betul-betul menyeluruh dan semakin berkualitas.

(*)