Bos Djarum Orang Terkaya di Indonesia Surati Jokowi, Budi Hartono Sebut Wacana PSBB di Jakarta Tak Efektif: Jangan Ambil 1 Keputusan Jalan Pintas!

Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Baca Juga: Tolak Bayar Denda dan Kerja Sosial Karena Langgar PSBB, Pria Ini Pilih Masuk ke Dalam Peti Jenazah Hingga Mengaku Kapok: Saya Menyesal, Ngeri Banget Masuk ke Peti

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal Testing, Isolasi, Tracing dan Treatment.

Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal Isolasi dan Contact Tracing.

Baca Juga: Ekonomi Terguncang Tapi Tak Tumbang, Jokowi: Saya Nggak Bisa Bayangin Kalau Dulu Lockdown, Bisa Minus 17 Persen!

4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir.

Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat, yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain lain.

Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu.

Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS (Centre for Political Communication Studies) dan Indo Barometer, dimana masyarakat rata rata di atas 80% tidak menghendaki adanya PSBB kembali. (*)