Luhut Umumkan Indonesia Naik Statusnya Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas, Pengamat Beberkan Dampaknya: Sulit Ekspor hingga Bunga Utang Naik

Baca Juga: Ditantang Luhut, Ekonom Ini Batal Hadiri Debat Soal Hutang Negara dan Malah Sebut Menko Maritim Ngawur, Rizal Ramli Keok Duluan?

"Padahal, banyak produk yang diuntungkan dari fasilitas GSP seperti tekstil, pakaian jadi, pertanian, perikanan, coklat, hingga produk kayu," lanjut dia.

Biasanya, langkah negara maju seperti AS itu akan diikuti oleh negara lainnya, seperti Kanada dan negara-negara Eropa.

Hal itu akan mempersulit situasi Indonesia yang tengah memerlukan kenaikan kinerja eskpor akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Menko Luhut Langsung Beri Instruksi Khusus pada Pejabat Eselon 1 Usai Pelantikan, Minta Anak Buahnya Cari Solusi Wabah Covid-19

Bhima mengatakan, kenaikan status itu juga akan berdampak signifikan pada pembiayaan utang.

Dengan naiknya status menjadi upper middle income, Indonesia dianggap mampu membayar bunga dengan rate yang lebih tinggi.

Menurut Bhima, negara-negara kreditur juga akan memprioritaskan negara yang income-nya lebih rendah dari Indonesia, khususnya negara kelompok low income countries.

Baca Juga: Dapat Kiriman Meme dari Luhut, Candaan Mahfud MD Soal Samakan Corona dengan Seorang Istri Tuai Protes Komnas Perempuan: Sangat Tidak Bijaksana!

"Dengan kondisi ini maka pilihan Indonesia untuk mencari sumber pembiayaan murah makin terbatas. Pinjaman bilateral dengan bunga 0,5-1 persen tentunya makin berat," kata dia.

Akibatnya, pemerintah makin gencar menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dijual dengan market rate.

"Sekarang saja sudah di atas 7 persen bunganya. Mahal sekali dan pastinya ke depan porsi SBN makin dominan dibandingkan pinjaman bilateral dan multilateral yang bunganya lebih murah," ujar Bhima.