Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong agar vaksin untuk anak-anak disediakan secara gratis. Setiap warga negara usia berapapun memiliki hak atas kesehatan yang sama.
Apalagi yang diserang Covid-19, tak sedikit anak-anak yang menderita multisystem inflammatory syndrome ini children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem usai Covid-19.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh yakin, dana di Kemenkes masih sangat cukup, meski tidak ada anggaran penanganan Covid-19 pada 2023.
Menurutnya, sebagian besar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), sehingga dampak terhadap penanganan Covid-19 tahun 2023 tidak signifikan.
Di sisi lain, Undang-undang sudah memandatkan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
"Kita akan mulai rapat minggu depan nanti, kita pasti akan obrolin itu (vaksin Pfizer untuk anak-anak jadi gratis)," kata Nihayatul Wafiroh di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (04/03).
(*)