Covid-19 Kembali Meningkat di China, Pemerintah Batasi WNA Masuk ke Indonesia?

GridStar.ID-Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mendorong pemerintah memperketat syarat masuk Indonesia, khususnya terhadap warga asal China.

Ini merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Negeri Tirai Bambu itu beberapa waktu terakhir.

"Indonesia sudah waktunya untuk memperkuat skrining atau pengetatan kriteria masuk dari China khususnya, dan juga tentu dari negara yang berpotensi mengalami lonjakan subvarian Covid-19," jelas Dicky kepada Kompas.com, Kamis (29/12).

Dicky mengatakan, pengetatan bisa dilakukan dengan kembali memberlakukan sejumlah syarat, misal mewajibkan pelaku perjalanan divaksin covid-19 booster dengan durasi maksimal 6 bulan terhitung sejak waktu perjalanan.

Kemudian kembali mewajibkan pelaku perjalanan menunjukkan hasil negatif tes PCR. Jika pelaku perjalanan menunjukkan gejala Covid-19, dianjurkan bagi mereka melakukan tes ulang setibanya di Indonesia.

Pemerintah juga disarankan kembali menerapkan karantina bagi mereka yang baru tiba di Tanah Air. Menurut Dicky, durasi karantina tak perlu berlama-lama seperti dahulu satu sampai dua minggu, tapi cukup tiga hari saja.

"Tidak mesti tes lagi kecuali ada gejala. Tapi setidaknya dalam tiga hari dia menetap di hotel (tempat karantina) yang dituju itu atau tenmpat yang dituju itu dia tidak menunjukkan gejala," ucapnya.

Meski demikian, kata Dicky, pemerintah tak perlu sampai melarang kedatangan warga dari China atau negara-negara lainnya.

Namun, jika tak ada urusan genting, warga Indonesia diimbau untuk menunda rencana berpergian ke China dalam beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: BPOM Perbolehkan Vaksin Covid-19 Pfizer Untuk Anak 6 Bulan, Ini Rincian Pengguaan Dosisnya

"Setidaknya sampai Februari pertengahan atau akhir. Kita lihat situasi gelombang yang diprediksi apakah memang akan berlangsung selama 3 bulan dan sekarang kan kurang lebih sudah lebih dari sebulan," tambahnya.

Dicky menambahkan, tingginya penularan Covis-19 di China seharusnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah RI.