Bangkai Ditutup akan Tercium Juga, Edhy Prabowo Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Tersandung Kasus Korupsi Ternyata Biayai Sewa Apartemen Rp 160 Juta per Tahun untuk Sekretaris Perempuan Pribadinya

GridStar.ID - Persidangan kasus Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan masih terus bergulir.Diketahui, Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi benih lobster.Ia menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (10/03).

Baca Juga: Edhy Prabowo dari Kadernya Diciduk Korupsi, Ketum Gerindra Prabowo Subianto Merasa Dikhianati: Anak yang Di Angkat dari Selokan 25 Tahun Lalu, Kok Berlaku Seperti Ini!Menurut Amiril sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Prata (PT DPPP) Suharjito seperti yang dilansir di ANTARA.Ia menyebut Edhy Prabowo membiayai penyewaan apartemen sekretaris pribadinya bernama Fidya Yusri.Biaya untuk apartemen yang dimaksud sebesar Rp 160 juta per tahun.Baca Juga: Desas-Desus Fadli Zon Digosipkan Bakal Jabat Menteri KKP Gantikan Edhy Prabowo, Rocky Gerung Beberkan Pengamatan hingga Dukungan: Bagus Juga Sebenarnya

Melansir gridhot.id, "(Penyewaan) apartemen Fidya atas perintah menteri (Edhy Prabowo)?" tanya jaksa, dikutip dari Tribunnews.com.Amiril menyebut bahwa Fidya yang mengajukan biaya sewa tempat tinggal kepada Edhy Prabowo melalui dirinya.Amiril mengaku Edhy menyetujuinya dan mencarikan apartemen yang tak jauh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga: Sandiaga Uno Dikabarkan Bakal Gantikan Posisi Edhy Prabowo hingga Disebut Dijamin Tak Bakal Korupsi karena Satu Hal Ini, Qodari: Dia Lebih Kaya dari Bajak Laut Manapun!"Dia (Fidya) baru (menjadi sespri Edhy), pada saat itu dia mengajukan ke saya, 'pak bagaimana, ya, saya sudah seminggu di sini, tinggal di hotel,' dia bilang 'kalau ada kompensasi dari bapak (Edhy) saya mau mengajukan kos atau apa,' itu bulan pertama, saya sampaikan ke pak menteri dan bapak acc itu, saya langsung carikan yang terdekat," kata Amiril.Amiril mengaku dirinya akhirnya meminta Fidya untuk tinggal di Apartemen Menteng Park.Biaya sewa apartemen tersebut mencapai Rp 160 juta pertahun.

Baca Juga: Luhut Minta KPK Tidak Berlebihan dalam Mengusut Kasus Edhy Prabowo hingga Sebut sang Koruptor Orang Baik, Begini Respon Ketua KPK!

"Minta dibantu, karena dia baru kerja. Di Menteng Park, Fidya itu dua kamar Rp 160 juta pertahun," kata Amiril.Amiril mengaku uang yang dia pakai membiayai sewa apartemen didapat dari Direktur Utama PT Aero Citra Kargo (ACK) Amri.PT ACK merupakan perusahaan jasa angkut benih lobster.

Baca Juga: Terungkap Ada 3 Alasan Kenapa Menteri Edhy Tak Tenggelamkan Kapal Maling Ikan: Pak Jokowi Sampaikan Itu Cukup Dulu"(Duit) dari Pak Amri, saya bayar cash dari Amri," kata dia.Diketahui, pemilik PT DPPP Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,1 miliar yang terdiri dari 103.000 ribu dolar AS (setara Rp1,44 miliar) dan Rp706,05 juta kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau Misanta selaku staf khusus Edhy, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga anggota DPR RI Iis Rosita dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK).

Baca Juga: Satu Persatu Menteri Jokowi Positif Covid-19, Usai Menteri Kelautan Edy Prabowo, Kini Giliran Menteri Agama Fachul Razi yang TumbangPT DPPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan, antara lain benih bening lobster (BBL), daging ayam, daging sapi, dan daging ikan."Pada April 2020, Amiril Mukminin atas permintaan Edhy Prabowo mencari perusahaan jasa pengiriman kargo (freight forwarding) yang akan digunakan untuk project ekspor BBL dan didapat perusahaan PT Aero Citra Kargo milik Siswadhi Pranoto Loe," kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zainal Abidin.Atas perbuatannya, Suharjito diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.(*)