Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Angka Positif Covid-19 dan Kematian Akibat Corona Masih Tinggi, Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Manusia Tidak!

Tiur Kartikawati Renata Sari - Kamis, 24 September 2020 | 17:33
Angka Positif Covid-19 dan Kematian Akibat Corona Masih Tinggi, Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Manusia Tidak!
shutterstock

Angka Positif Covid-19 dan Kematian Akibat Corona Masih Tinggi, Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Manusia Tidak!

Pangi menyinggung sikap Presiden Jokowi, KPU, partai politik yang kompak menginginkan pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19.

Ia membandingkan, sikap Pemerintah Indonesia dengan Selandia Baru.

Adapun Pemerintah Selandia Baru menunda agenda politik di tingkat pemilihan presiden (pilpres) karena pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kini Banting Setir Masuk Dunia Politik, Adly Fairuz Tak Mau Ada Embel-Embel Cucu Ma'ruf Amin, Berani Maju Pilkada Karawang hingga Diusung 4 Partai!

Di sisi lain, Pangi juga mengaku heran dengan sikap pemerintah yang bisa menunda pelaksanaan pilkades, tetapi sulit untuk menunda Pilkada 2020.

"Kalau alasan pilkada dipaksakan hanya karena kalkulasi hitung-hitung pertumbuhan ekonomi, pilkada bisa meningkat daya beli, terjadi sirkulasi jumlah uang ke tengah masyarakat, belanja pembuatan spanduk, baliho, alat peraga, dan lain-lain, menurut saya ini jelas alasan yang kurang tepat," ucap dia.

Tak hanya itu, Pangi menilai, para elite terlihat khawatir jika pilkada ditunda, masa jabatan kepala daerah akan berakhir pada Februari 2021, sehingga ada 240 daerah kemungkinan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Baca Juga: Digadang-Gadang Bakal Menang Telak Lawan Kotak Kosong, Gibran Rakabuming Malah Tak Ada Nyali Lawan Sosok Perempuan Ini, Siapa?

Sementara itu, menurut Pangi, plt kepala daerah justru menguntungkan Kemendagri dan seorang plt tak bisa mengambil kebijakan strategis.

"Padahal, solusinya banyak, sementara dipilih DPRD, bisa juga gubernur ditunjuk presiden sebagai perpanjangan pemerintah daerah, mungkin saja sementara plt bupati/walikota ditunjuk Gubernur, masih banyak pola-pola lainnya, asal punya itikad baik," tutur dia.

Lebih lanjut, Pangi mengatakan, sudah banyak institusi yang meminta pemerintah, DPR, dan KPU menunda pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah pandemi.

Baca Juga: Nama Suami Nagita Slavina Masuk Bursa Pilkada Tangsel, Raffi Ahmad Digoda Anak Ma'ruf Amin untuk Masuk Dunia Politik: Mau Nggak Jadi Wakil Saya?

Source : kompas

Editor : Grid Star

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Hot Topic

Tag Popular

x