Hal ini tak pelak ditentang oleh para aktivis domestik.
Mereka yang mengatakan akan menghadapi pukulan lebih jauh terhadap catatan hak asasi manusia pemerintah yang sudah goyah.
Zulkifli Mohamad dari koalisi Perikatan Nasional yang berkuasa, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia telah memberikan "lisensi penuh" kepada otoritas Islam.
Baca Juga: Pria Ini Hamil dan Dibuktikan USG oleh Dokter, Fenomena Apakah Ini?
Dalam pengumumannya itu, Zulkifli Mohamad bertujuan untuk memastikan orang-orang transgender kembali "ke jalan yang benar".
“Islam adalah agama yang ingin mendidik. Kami akan bekerja menuju upaya terkoordinasi dari semua lembaga di bawah sayap urusan agama di departemen perdana menteri," katanya dalam sebuah postingan Facebook.
Picu protes aktivis
Pengumuman itu memicu protes dari para aktivis, yang menunjukkan bahwa hanya dalam empat bulan sejak berkuasa, koalisi telah menekan anggota serikat dan jurnalis dan melarang sebuah buku tentang pemilihan umum 2018.
Di mana pemerintahan sebelumnya, Pakatan Harapan, menggulingkan Barisan Nasional setelah 61 tahun berkuasa.
“Ini akan mendorong kekerasan main hakim sendiri. Kami melihat ini terjadi selama pemerintahan Barisan Nasional dan tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu,” kata Mitch Yusmar Yusof, Direktur Eksekutif organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Seed Foundation.