Lonjakan Tagihan Listrik Mencekik, DPR Tagih Penjelasannya pada Direksi PLN! Keduanya Sepakati 8 Hal Ini

Ketiga, Komisi VII DPR RI meminta direksi PLN, khususnya Zulkifli, melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Lalu, Komisi VII DPR RI mendesak Zulkifli untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan perencanaan kebutuhan listrik secara cepat dan tepat serta melakukan langkah-langkah strategis agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan pasokan listrik.

Kelima, Komisi VII DPR RI mendesak Zulkifli untuk menyiapkan laporan terkait kejelasan status pembangkit-pembangkit listrik yang tengah dalam tahap konstruksi dan target penyelesaiannya, termasuk khususnya di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) dan Kawasan Ekonomi Khusus melalui Panja Listrik Komisi VII DPR RI.

Baca Juga: Bak Angin Segar di Tengah Pandemi Corona, Pemerintah Akan Perpanjang Masa Subsidi Listrik Agar Bisa Bantu Masyarakat Kelas Bawah, Tapi Seorang Pakar Justru Peringatkan Hal Ini!

Keenam, Komisi VII DPR RI meminta PLN untuk membuka peluang investasi dan memprioritaskan energi baru terbarukan, termasuk proyek-proyek yang belum berjalan.

Ketujuh, Komisi VII DPR RI mendesak direksi berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam mengatasi kendala-kendala terkait pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik, seperti pembebasan lahan dan jalur transmisi untuk masuk kawasan hutan lindung, permukiman penduduk, dan perkebunan masyarakat.

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Zulkifli Zaini untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 24 Juni 2020. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bahas Lonjakan Tagihan Listrik, Ini 8 Hasil Rapat DPR dengan PLN