GridStar.ID - Baru-baru ini usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membuat geger publik.
Pasalnya, ada wacana bakal membebaskan 30.000 nara pidana di tengah wabah corona.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut memberikan komentar.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD menegaskan napi-napi berikut tidak akan dibebaskan.
"Masyarakat hrp tenang. Sampai sekarang blm ada napi koruptor yg dibebaskan scr bersyarat. PP No. 99/12 tetap berlaku dan belum ada pembahasan kabinet utk merevisinya. Yg dibebaskan sekitar 30.000 org itu adl napi tindak pidana umum, bkn korupsi, bkn terorisme, bkn bandar narkoba," ujarnya pada Sabtu, (04/04).
Ia menegaskan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berada di penjara selama pandemi coronavirus disease (covid)-19 seperti dilansir dari Tribunnews.com.
Menurut dia, penjara untuk koruptor itu berbeda dengan penjara untuk pelaku tindak pidana umum yang over capacity (kelebihan penghuni).
"Tindak pidana korupsi itu sebenarnya tidak uyuk-uyukan (bersama-sama,-red) juga. Tempat sudah luas bisa melakukan physical distancing (pembatasan fisik,-red)," kata Mahfud MD saat menyampaikan keterangan melalui video yang tersebar luas, Sabtu (04/04) malam.
Mahfud MD menilai koruptor lebih baik berada di penjara dibandingkan melakukan isolasi diri di rumah.