Ditolak Oleh Para Buruh Hingga Gerakan Mogok Nasional Dilakukan, Ini Penjelasan Mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Salah satunya sektor ketenagakerjaan.

Baca Juga: Pertama Kali Naik KRL Langsung dapat Teguran Petugas, Maudy Koesnaedi: Aku Lupa Kalau Ada Aturan Itu

Jika disahkan, RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.

Baca Juga: Bukan Hanya Resesi, Negara Terkaya di Dunia Ini Tercekik dan Bangkrut karena Inflasi, Awalnya Gara-Gara Pemerintah Terlalu Manjakan Rakyatnya!

Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.

Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.

Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.

Baca Juga: Tak Tega Dengar Isak Tangis Wali Murid, Hotman Paris Sindir Kebijakan Nadiem Makarim yang Dikenal Sejak Kecil, sang Pengacara: Anda dari Keluarga yang Sangat Pintar!

Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja.

Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah.