Gajinya Tetap Utuh di Saat Pandemi Covid-19, Pejabat Pemerintah Ini Malah Mengaku Frustasi: Saya Mencoba untuk Tak Menerima Gaji Saya Secara Penuh

Pengumuman pemotongan gaji ini sendiri dilakukan sejak pertengahan April di saat negara tersebut melakukan lockdown.

Baca Juga: Bak Instan Karma, Sesumbar Ngaku Bisa Sembuhkan Virus Corona dengan Cium Tangan, Orang Suci di India Ini Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Dikatakan, selama enam bulan para menteri dan pegawai negeri sipil akan mengalami pemotongan gaji sebesar 20 persen selama enam bulan.

Namun pemotongan gaji untuk solidaritas itu belum bisa dilakukan.

Otoritas Remunerasi mengatakan bahwa pemotongan tidak akan dimulai sebelum 9 Juli.

Baca Juga: Studi Harvard Temukan Kemungkinan Covid-19 Menyebar di Wuhan Sejak Agustus 2019, Terlambat Ditangani?

Hal itu dikarenakan proses birokrasi yang rumit dan panjang mengenai pemotongan gaji.

Rupanya hal ini membuat sang Perdana Menteri merasa frustasi.

"Salah satu yang membuat kami frustasi adalah, saya mencoba untuk tidak menerima gaji saya secara penuh. Tetapi kemudian diberitahu itu tidak bisa dilakukan. Secara hukum saya tidak bisa melakukan itu. Jadi kami mengubah undang-undang, sekarang kami menunggu itu akan diterapkan oleh Otoritas Remunerasi,” kata dia.

Baca Juga: Bukan Kabar Baik! Kasus Baru Positif Covid-19 Kembali Capai Seribu Orang dan Kematian Karena Corona Mencatatkan Rekor Tertinggi pada 15 Juni

"Dengan frustrasi, pilihan paling sederhana adalah mengubah undang-undang tapi sayangnya itulah yang paling lama,”ungkap Adern.

Rincian gaji dari Perdana Menteri Selandia Baruakan turun dari 4,6 miliar dollar Selandia Baru per tahun menjadi 3,6 miliar.