“Oleh karena itu kuota menjadi tidak berarti. (Kuota) diperlakukan sama baik di kota dan desa dan berlaku untuk semua orang secara merata.
Ketika pabrik pakaian dan makanan kota (beroperasi dengan kapasitas penuh), pekerja akan mencoba segala cara untuk mengisi permintaan kuota itu.”
Dia menambahkan bahwa warga juga dapat membayar biaya tunai, atau membeli pupuk dari pedagang untuk memenuhi tuntutan harian itu.
Kebijakan Kim Jong-un itu dengan cepat mengundang kebencian di Korea Utara dari semua pihak.
Peraturan aneh itu sendiri harus dilakukan untuk mengatasi krisis pupuk yang menjadikan perekonomian negara menurun.
"Orang-orang marah, mengkritik rezim karena (sengaja menetapkan kuota sangat tinggi) yang memaksa orang membayar uang tunai, kemudian mengklaimnya akan digunakan untuk produksi pertanian," tegasnya. (*)