GridStar.ID - Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara baru-baru ini mengungkapkan soal telpon dari Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri itu membuatnya kaget karena mendadak telepon saat malam hari.
Hal ini rupanya terjadi karena Tito mengabarkan dirinya akan berkunjung ke Medan.
Saat bercerita, Edy Rahmayadi mengaku merasa aneh, karena Tito jarang ke Medan, meski diundang pun tidak datang.
Ternyata, kedatangan Tito untuk membahas pilkada serentak di Sumut.
Juga, untuk membahas rapor merah Sumut terkait anggaran pemilihan kepala daerah.
Kejadian itu diceritakan Edy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaskanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (3/7/2020) di Hotel Grand Aston, Medan.
Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian.
“(Tito telepon) Bang, saya akan datang ke Medan. Kaget juga saya, ada apa Pak Menteri? Karena, selama ini Pak Menteri diundang tak pernah datang? Kok sekarang mau datang. Karena beliau kan tidak Kapolri lagi. Kalau tempo hari Kapolri datang, oh ada apa ini?” cerita Edy.
Menurutnya, saat itu, Tito menjelaskan bahwa di Sumut rapornya merah semua, sama dengan Papua.
Edy saat itu mengatakan bahwa tidak boleh sama dengan Papua.
“Saya tanya (kenapa), itu merah semua rapornya, Bang? Itu abang-abang sama dengan Papua. Saya bilang, wah saya tak boleh sama dengan Papua. Tapi tadi pagi, disampaikan Bapak Menteri, bang, sudah beres, sudah hijau semua, tinggal 2 (yang masih merah), Samosir dan Mandailing Natal (Madina). Nanti tugasnya Pak Wagub-lah itu,” lanjutnya.
Tito: Saya datang jika ada masalah..
Namanya disentil Eddy, Tito Karnavian pun menimpalinya ketika memberikan arahan di atas podium. Dijelaskannya, kenapa dirinya diundang tidak datang, karena mengetahui bahwa Sumut di bawah Eddy Rahmayadi aman terkendali.
“Kita biasa kan datang ke tempat bermasalah. Kalau tidak bermasalah, cenderung enggak prioritas. Artinya Sumut di bawah Pak Eddy Rahmayadi, aman-aman saja,” jelas Tito. Namun, kali ini dia datang, karena ada masalah.
"Bang, ini Pilkada 9 Desember, ini salah satu daerah yang kita catat dalam data Kemendagri problemanya kan anggaran, paling utama. Anggarannya banyak yang merah, karena banyak yang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)-nya baru di bawah 10 persen," katanya.
“NPHD kepada kepada KPUD dan Bawaslu Daerah masih di bawah 10 persen. Kasian teman-teman KPU dan Bawaslu nanti enggak bisa kerja.”
Alasan pilkada tidak ditunda
Padahal, lanjut Tito, mengenai pilkada sudah dilakukan rapat sejak 14 Maret lalu dan dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia Tandjung.
Rapat itu sebelumnya menyepakati untuk penundaan bulan pelaksanaan pilkada serentak 2020.
“Dinamikanya, tidak ada satu pun ahli yang mengatakan Covid-19 selesai 2021. Bahwa Covid-19 menyerang segala usia,” katanya.
Skenarionya adalah dengan vaksin massal. Sebanyak dua pertiga populasi di Indonesia harus diberi vaksin atau 170 juta orang harus divaksin. Jumlah vaksinnya pun harus dikalikan 2 yang mana 1 lagi untuk booster.
"Bayangkan bagaimana produksi, berapa lama, distribusinya, eksekusi vaksinasinya. Ada prediksi akan ada vaksin di 2021, artinya harus menunggu setahun lagi,” katanya.
Dijelaskannya, dalam rapat koordinasi kesiapan pilkada se Sumut, diketahu bahwa KPUD Sumut, Bawaslu Sumut, sudah siap. Bahkan Gubernur Sumut juga sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Sumut.
Kemudian dari sisi anggaran, sebagian persoalan anggaran untuk pilkada dari NPHD dari kepala daerah kepada KPU dan Bawaslu ada yang mencapai 100 persen, ada juga yang masih separuh.
“Dan kemudian ada yang masih kecil. Madina dan Samosir, tadi sudah disampaikan bupatinya bahwa tanggal 7 Juli akan diberesin semua, itu untuk Samosir. Hanya masalah internal di Bawaslu di Samosir,” katanya.
Pesan Eddy: pilkada adalah pesta demokrasi, jangan sampai mencekam
Dikatakan Eddy, kondisi Covid-19 dijadikan tema (pilkada) sehingga siapa yang bisa menyelesaikan Covid-19 dengan segala impilikasinya, dan rasa kebersamaan dan kesatuan dalam rangka kesejahteraan di daerahnya melalui pesta demokrasi.
Menurutnya, pesta demokrasi merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“Laksanakan secara bertanggung jawab. Bergembira rakyat. Saya tak mau pesta ini menjadi mencekam di suatu daerah. Biarkan rakyat dengan bergembira tapi tetap protokol kesehatan harus diperhatikan, dan dia bisa tenang memilih pimpinannya untuk kemajuan daerahnya,” katanya.
Eddy berpesan kepada incumbent agar berlaku adil sehingga rakyat bisa memilih.
“Berlakulah riil, adil, sehingga rakyat bisa tetap kembali memilih Anda. Tapi kalau Anda tak bisa menunjukkan itu, saya minta maaf, rakyat ini juga tak mau memilik pimpinannya yang tak bertanggungjawab. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Cerita Eddy Rahmayadi, Kaget Ditelepon Tito Karnavian Malam-malam soal Pilkada