Beli Rumah Pakai BPJS Ketenagakerjaan Harga Lebih Miring, Cek Syaratnya

GridStar.ID - Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa beli rumah dengan cara kredit kepemilikan rumah dengan lebih murah loh.

Kok bisa? ternyata, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program manfaat untuk KPR peserta BPJS.

Tidak hanya itu, Manfaat Layanan Tambahan (MLT) pembiayaan perumahan ini termasuk fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP), dan pinjaman renovasi perumahan (PRP).

Persyaratan dan cara mendapatkannya tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Pada Pasal 1 disebutkan, Manfaat Layanan Tambahan adalah fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta program JHT.

Sementara KPR ialah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit pemilikan rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.

Di dalam Pasal 3 tertulis, MLT pembiayaan perumahan bersumber dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya, pembiayaan perumahan akan dilakukan bank penyalur yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Baik itu dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) maupun Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA).

Baca Juga: Cek Rincian Lengkap Iuran BPJS Kesehatan 2023 Berdasarkan Kelas dan Jenis Kepesertaannya

Lantas apa saja persyaratan agar bisa mendapatkan KPR? Berikut jawabannya sebagaimana tertera dalam Pasal 5:

• Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal satu tahun Perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran
• Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta (khusus KPR dan PUMP)
• Peserta aktif membayar iuran
• Telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan
• Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan Otoritas Jasa Keungan (OJK).