Calon Jemaah Wajib Tahu, BPJS Kesehatan Jadi Syarat Haji dan Umroh

GridStar.ID - Kementerian Agama (Kemenag) RI menerbitkan aturan terkait kewajiban calon jemaah umrah dan haji khusus terdaftar sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan.

Aturan yang ditekan pada 21 Desember 2022 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 1456 tahun 2022 tentang Persyaratan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Bukan hanya itu, para pelaku usaha dan pekerja pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) harus terdaftar aktif dalam kepesertaan JKN.

Berikut lima poin dalam dokumen KMA yang ditandatangani Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas:

1. Pelaku usaha dan pekerja pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) harus terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN.

2. PPIU dan PIHK mempersyaratkan pendaftaran calon jemaah umrah dan calon jemaah haji khusus sebagai peserta aktif program JKN, dibuktikan dengan data/dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jemaah haji khusus yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN sebelum Keputusan ini ditetapkan, wajib menjadi peserta aktif pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus.

4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap PPIU dan PIHK atas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Baca Juga: Bisa Sambil Rebahan, Ini Cara Cepat Urus Kartu BPJS Kesehatan Hilang Tanpa ke Kantor Cabang

Wapres Ma'rif Amin Minta Tak Perlu Dipersoalkan