GridStar.ID-Mungkin masih banyak orang yang awam dengan perbedaan UMK dan UMR. Penyebutan UMR secara resmi sejatinya sudah dipakai sejak tahun 2000.
Kendati UMP dan UMK dipakai secara resmi untuk menyebut upah minimum, akan tetapi, masih banyak orang yang lebih suka menggunakan istilah UMR dalam penyebutan upah minimum. Lantas apa sebenarnya perbedaan UMR dan UMK?
Sebagai informasi, penetapan upah minimum selalu menjadi perdebatan di setiap penghujung tahun. Pembahasan soal upah minimum selalu diikuti dinamika, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha.
Perbedaan UMK dan UMR
Secara umum, upah minimum merupakan standar yang ditetapkan pemerintah agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Yang mana upah minimum kenaikannya ditetapkan setahun sekali.
Selain upah minimum kabupaten/kota (UMK), dikenal pula istilah Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika UMK merupakan ketetapan upah minimum di tingkat kabupaten kota, maka UMP berlaku untuk provinsi.
UMP yang ditetapkan oleh gubernur, lazimnya akan jadi patokan bagi para bupati atau wali kota untuk memutuskan UMK di daerahnya.
Itu sebabnya, pengumuman ditetapkannya UMP akan dirilis lebih dulu oleh gubernur. Baru kemudian para bupati dan wali kota akan mengusulkan UMK ke gubernur.
Apabila wali kota dan bupati belum menetapkan UMK hingga sampai batas waktu yang ditetapkan gubernur, maka kabupaten/kota akan menggunakan UMP sebagai upah minimum.
Setelah semua bupati dan wali kota mengusulkan upah minimumnya masing-masing, gubernur baru akan mengesahkan usulan dan mengumumkannya secara resmi ke publik.
Baca Juga: Daftar UMR di Bandung Raya 2023 dari Kota Bandung hingga Sumedang
Kenapa UMR jadi UMK?