Misalnya insentif dunia usaha yang baru 6,8 persen dari Rp 120,61 triliun, insentif UMKM baru 0,06 persen dari Rp 123,46 triliun, serta untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah baru 3,65 persen dan Rp 106,11 triliun.
Adapun anggaran untuk korporasi yang sebesar Rp 53,57 triliun belum terealisasi sama sekali.
"Pembiayaan korporasi kita masih belum ada realisasi sampai saat ini. Kami fokus ke Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa operasional untuk membantu dunia usaha. Untuk sektoral dan pemda, kami terus lakukan komunikasi dengan pemda agar penyelesaian regulasi dan program padat karya K/L bisa segera dilakukan untuk bisa membantu kegiatan ekonomi di kuartal III dan kuartal IV," ujar dia.
Baca Juga: Kabar Baik, THR PNS Golongan Ini Tetap Cair, Paling Lambat 15 Mei!
Adapun untuk bantuan sosial dia mengatakan, realisasinya telah mencapai 28,63 persen dari total anggaran yang sebesar Rp 203,9 triliun.
Sri Mulyani memaparkan hingga Mei 2020 pemerintah telah menyalurkan belanja bantuan sosial ( bansos) sebesar Rp 61,4 triliun.
Jumlah tersebut meningkat 30,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 54 triliun.
Lonjakan realisasi penyaluran bansos tersebut terjadi lantaran pemerintah memang meningkatkan anggaran belanja bansos untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap pelemahan perekonomian.
"Belanja bansos mengalami kenaikan tinggi karena untuk bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak Covid-19," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020). (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulSri Mulyani: Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Kecil, Baru 1,54 Persen