GridStar.ID - Tahun 2020 menjadi tahun yang berat lantaran pandemi yang melanda seluruh negeri.
Tak hanya soal kesehatan, berbagai sektor termasuk perekonomian ikut terimbas Covid-19.
Pemerintah berusaha membangkitkan ekonomi nasional dengan berbagai cara, salah satunya bantuan tunai bagi masyarakat.
Tak terkecuali bagi para pekerja dengan upah di bawah 5 juta per bulan.
Pemerintah mengadakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 2,4 Juta dalam 4 bulan.
Seperti yang dilihat pada tahun 2021 ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum membaik.
Namun menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah belum bisa memastikan penyaluran BSU pada tahun ini akan berlanjut.
Hal ini dia sampaikan kepada jajaran Komisi IX DPR RI, dalam rapat kerja evaluasi program.
Keputusan keberlangsungan BSU tergantung dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
"Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian,"menurut Ida Fauziyahyang ditayangkan secara virtual, Senin (18/01).
Lebih lanjut, menurut Ida, program bantuan subsidi gaji akan kembali terlaksana apabila perekonomian Indonesia masih belum stabil akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Jika memang kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program evaluasi bisa kita pertimbangkan kembali untuk dilakukan di tahun 2021," jelas Ida.
Baca Juga: Kabar Gembira Untuk Para Pekerja, Kemnaker Beri Bocoran Subsidi Gaji Termin 3 di Awal Tahun 2021
Sementara, untuk pekerja yang belum menerima bantuan subsidi gaji pada termin kedua (November-Desember 2020), pihaknya akan mengupayakan kembali penyaluran pada Januari ini.
Dengan syarat, apabila data penerima yang alami kendala tersebut dapat diselesaikan.
"Jadi, mudah-mudahan di bulan Januari ini yang memang sudah menerima pada gelombang pertama dan betul-betul datanya sudah clear semuanya maka akan kembali kita mintakan Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan kembali," kata dia.
(*)