GridStar.ID - Terpilihnya Gibran Rakabuming menjadi calon Wali Kota Solo memunculkan beragam spekulasi.
Presiden Joko Widodo dianggap sedang berupaya membangun dinasti politik.
Melansir Kompas.com, pendapat itu disampaikan oleh Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar.
"Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang melansir dari Kompas.com, Sabtu (18/07).
Putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka, diketahui maju dalam pemilihan Wali Kota Solo 2020.
Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan Teguh Prakosa saat ini sudah mendapatkan dukungan resmi dari PDI-P, parpol tempat Jokowi bernaung.
Selain Gibran Rakabuming, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020.
Menjadi narasumber di Kompas TV, Gibran Rakabuming buka suara terkait dinasti politik.
"Dinasti politik, banyak yang menanyakan dinasti politik," ucap Gibran Rakabuming.
"Sebenarnya dalam satu tahun terakhir ini kalau di Solo ya, di Kota saya setiap kali bertemu dengan warga saya selalu jelaskan apa itu dinasti politik," imbuhnya.
Menurut Gibran Rakabuming keikutsertaannya dalam pemilihan Wali Kota Solo tak bisa disebut sebagai dinasti politik.
Pasalnya Gibran Rakabuming tak pernah mewajibkan warga Solo untuk memilih atau mencoblosnya.
"Jadi ya saya kan ikut kontestasi bisa menang bisa kalah, bisa dicoblos atau tidak, tidak diwajibkan memilih saya, bisa dipilih bisa tidak," kata Gibran Rakabuming.
"Ini kan kontestasi bukan penunjukkan jadi yang disebut dinasti politik itu dimananya?"
"Kalau di Solo warganya sudah mengerti apa itu dinasti politik, setiap kali saya blusukan warga menerima saya dengan tangan terbuka," imbuhnya.
Gibran Rakabuming blusukan
Gibran mengatakan keputusannya untuk terjun ke dunia politik, demi bisa mengayomi ratusan ribu warga Solo.
"Yang meributkan dinasti politik kan kita tahu orangnya siapa," kata Gibran Rakabuming.
"Kalau saya jadi pengusaha yang bisa saya sentuh ya pegawai saya saja."
"Tapi kalau saya masuk ke politik kan kalau di Solo bisa 500 ribuan orang, melalui kebijakan saya," imbuhnya.
Melansir Sosok.ID, pengamat Politik menganggap akan timbul konflik kepentingan.
Pengamat politik menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
"Kemungkinan itu (penyalahgunaan wewenang) bisa terjadi. Penyalahgunaan wewenang itu akan ada. Cuma memang biasanya, akan disiasati," kata Direktur Eksekutif Indonesian Political Review ini.
Ujang menambahkan, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat.
Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah.
(*)