Bebaskan 30.000 Napi di Tengah Wabah Corona yang Bikin Geger, Cuitan Menkopolhukam Mahfud MD: Masyarakat Harap Tenang, yang Dibebaskan Bukan Koruptor, Teroris, dan Bandar Narkoba

GridStar.ID - Baru-baru ini usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membuat geger publik.

Pasalnya, ada wacana bakal membebaskan 30.000 nara pidana di tengah wabah corona.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut memberikan komentar.

Baca Juga: Demam 37 Derajat hingga Sebulan Batuk Tak Sembuh-Sembuh, Annisa Pohan Ketakutan Positif Corona Usai Berswafoto dengan Bupati Karawang yang Kini Diisolasi, Ini Hasil Tes Covid-19 Menantu SBY!

Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD menegaskan napi-napi berikut tidak akan dibebaskan.

"Masyarakat hrp tenang. Sampai sekarang blm ada napi koruptor yg dibebaskan scr bersyarat. PP No. 99/12 tetap berlaku dan belum ada pembahasan kabinet utk merevisinya. Yg dibebaskan sekitar 30.000 org itu adl napi tindak pidana umum, bkn korupsi, bkn terorisme, bkn bandar narkoba," ujarnya pada Sabtu, (04/04).

Ia menegaskan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berada di penjara selama pandemi coronavirus disease (covid)-19 seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca Juga: Skenario Terburuk, Badan Intelijen Negara Prediksi Puncak Wabah Virus Corona Bakal Terjadi 60 Hari Sejak Kasus Pertama dengan Jumlah Pasien Covid-19 Segini

Menurut dia, penjara untuk koruptor itu berbeda dengan penjara untuk pelaku tindak pidana umum yang over capacity (kelebihan penghuni).

"Tindak pidana korupsi itu sebenarnya tidak uyuk-uyukan (bersama-sama,-red) juga. Tempat sudah luas bisa melakukan physical distancing (pembatasan fisik,-red)," kata Mahfud MD saat menyampaikan keterangan melalui video yang tersebar luas, Sabtu (04/04) malam.

Mahfud MD menilai koruptor lebih baik berada di penjara dibandingkan melakukan isolasi diri di rumah.

Baca Juga: Nahas! Nasib Pilu Seorang Perawat Tak Bisa Menahan Tangis saat Alami Kekerasan dari Pasien Virus Corona, Sekujur Tubuhnya Penuh Luka, Ternyata Pelaku Lakukan Hal Gila Ini

"Malah isolasi di sana lebih bagus daripada isolasi di rumah," tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat mengenai usulan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012.

Upaya itu dilakukan mengatasi over capacity (kelebihan penghuni) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memprihatinkan di tengah situasi pandemi coronavirus disease (covid)-19.

Baca Juga: Paranormal Tanah Air Koar-koar Tak Kompak Jawab Prediksi Berakhirnya Momok Menakutkan Ini, Ternyata Ada Seorang Bocah Indigo Sudah Ramalkan Jauh Sebelum Wabah Corona Terjadi hingga Sebut Detail Tanggal Berakhirnya, Sebelum Lebaran?

"Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau mereivisi PP 99 Tahun 2012. Juga tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi, juga tidak terhadap teroris, juga tidak terhadap bandar narkoba," kata Mahfud, saat menyampaikan keterangan melalui video yang tersebar luas, Sabtu (04/04).

"Pemerintah sampai sekarang berpegang pada sikap Presiden RI tahun 2015. Pada tahun 2015, Presiden sudah menyatakan dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP 99. Jadi, tidak ada sampai hari ini. Tidak ada rencana pembebasan bersyarat napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba. Tidak ada," tegasnya. (*)