Presiden Joko Widodo Berencana Bubarkan 18 Lembaga Pemerintahan, Bagaimana Nasib Para Pegawainya?

GridStar.ID - Presiden Joko Widodo berencana membubarkan beberapa lembaga.Moeldoko yang tak lain Kepala Staf Presiden (KSP) mengatakan lembaga yang akan dibubarkan yakni lembaga yang pembentukan melalui peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).Lembaga-lembaga yang fungsinya bisa dilakukan oleh kementerian lain.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Kembali Memberikan Prediksi Puncak Penyebaran Covid-19 di Indonesia Berada di Bulan Ini, Asalkan..."Kalau itu (tugasnya) masih bisa ditangani kira kira perlu dipertimbangkan (dibubarkan)," kata Moeldoko.Misalnya menurut Moeldoko, Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) yang tugasnya hampir sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Komnas Lansia dibentuk melalui Keppres nomor 54 tahun 2004."Komisi usia lanjut. Ini enggak pernah kedengaran kan apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA," katanya.

Baca Juga: Menjadi Sorotan Dunia, Indonesia Bakal Terima Bayaran Rp 813 Miliar dari Norwegia Gegara Prestasi Membanggakan Ini, Jokowi Beri Himbauan!

Ada juga Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (disingkat BSANK).Badan yang dibentuk untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan tersebut pendiriannya berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 2014.Selain itu, tambah Moeldoko, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk berdasarkan Perpres nomo 1 tahun 2016.

Baca Juga: Jokowi Omeli Para Menteri, Prabowo Subianto Disindir Terang-terangan oleh sang Presiden: Saya Kira Pak Menhan Lebih Tahu...

Menurut Moeldoko, meskipun pada prakteknya BRG cukup baik dalam merestorasi gambut, namun ada beberapa fungsi yang bertabrakan dengan lembaga lain."Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh kementan, itu kira kira yang sedang dikaji Kemenpan RB," pungkasnya.Bagaimana nasib pegawainya?Terkait hal itu, Komisi II DPR akan meminta penjelasan secara detail kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo terkait nasib pegawai lembaga negara yang rencananya akan dibubarkan.Baca Juga: Presiden Joko Widodo Kembali Memberikan Prediksi Puncak Penyebaran Covid-19 di Indonesia Berada di Bulan Ini, Asalkan...

"Harus dipikirkan nasib dan masa depannya. Kita lihat bisa dialihkan ke kementerian lain atau tidak, tapi kalau dialihkan maka ada beban, apalagi pejabat eselon," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/07)."Itu yang nanti Komisi II akan secara serius pastikan ke KemenPAN-RB," ucapnya.Menurut Saan, dalam pembubaran lembaga negara, maka perlu kajian mendalam untuk menentukan lembaga atau komisi negara yang pertama dihilangkan pemerintah.

Baca Juga: Bak Tak Ingin Jadi Tong Kosong Nyaring Bunyinya, Rocky Gerung yang Selalu Kritik Habis Pemerintahan Terang-terangan Mau Gabung Kabinet Jokowi untuk Gantikan Yasonna Laoly"Dari sekian banyak lembaga yang akan dibubarkan, mana yang bisa paling dulu dieksekusi," katanya.Ia menyebut, Komisi II DPR telah meminta MenPAN RB Tjahjo Kumolo untuk melakukan pendataan lembaga yang akan dibubarkan, di mana berdasarkan data yang disampaikan ada 60 lembaga atau komisi tidak efisien."Bahkan cenderung membebani negara, maka kami sedang meminta Kementerian PAN-RB untuk melist dan menyampaikan kepada Komisi II untuk nanti sama-sama evaluasi dan kita kaji," papar Saan.Baca Juga: Mulai Rambah Dunia Youtube, Roy Marten Ungkap Diabaikan Artis Muda Saat Ajak Kolaborasi, Ayah Gading Marten: Artis yang Susah

Penjelasan JokowiSebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan adanya perampingan atau penghapusan 18 lembaga dan komisi. Hal itu disampaikan presiden di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (13/07)."Dalam waktu dekat ini ada 18," kata Presiden.Lebih jauh, presiden menjelaskan mengenai alasan rencana perampingan tersebut.

Baca Juga: Gara-Gara Video Tik Toknya Dianggap Nggak Lucu, Unggahan Kaesang Lagi-Lagi Jadi Banjir Komentar Netizen: Pak Jokowi Nggak Mau Reshuffle Anak?Menurut Kepala Negara, perampingan dilakukan untuk mengurangi beban anggaran."Semakin bisa kita kembalikan anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke Dirjen, Direktorat, Direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," kata dia.Menurut Presiden juga dengan semakin rampingnya pemerintahan, harapannya akselerasi dalam bekerja semakin baik.

Baca Juga: Soal Putusan MA, Yusril Ihza Mahendra Buka Suara: Menang Tidaknya Jokowi di Pilpres 2019, MA Tidak Berwenang MengadiliKarena menurut Presiden dalam persaingan global ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan lagi negara besar mengalahkan negara yang kecil."Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede (besar) mengalahkan negara yang kecil, nggak," pungkasnya.Artikel ini telah tayang di GridFame.ID yang berjudul Dipertanyakan, Begini Bocoran Nasib Pegawai Lembaga yang Akan Dibubarkan Jokowi