GridStar.ID - Pengemudi ojek online melakukan protes keras saat muncul wacana electronic road pricing (ERP) atau penerapan jalan berbayar.
Setiap hari mencari nafkah di jalan tapi harus bayar, pengemudi ojol merasa keberatan.
Perkumpulan ojol mengungkapkan kebijakan ini jangan sampai ketok palu.
Hal ini diungkapkan Afvid, humas dari Perkumpulan Rakyat Penggunaan Dinas Transportasi pada Rabu, (8/2/2023) dilansir dari Kompas.com.
"Teman-teman ojol tetap menolak karena alasannya anak, saudara, tetangga itu akan kena jalan berbayar juga apabila diberlakukan," ujarnya.
"Makannya teman-teman minta bahwa ERP tidak sampai diberlakukan.
Intinya jangan sampai ketok palu," sambung Afvid.
Massa ojol juga menolak membubarkan diri usai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjanji akan menarik rancangan peraturan daerah yang sebelumnya diserahkan ke DPRD DKI.
Sebelumnya, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan tarnsportasi online tidak dikenakan jalan berbayar atau ERP.
"Baik untuk angkutan online itu tidak akan dikenakan ERP," ujarnya.
Sehingga, tuntutan untuk tidak ketok palu biaya ERP tidak masuk dalam pembahasan.
"Jadi apa yang menjadi tuntutan ibu dan bapak sekalian ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturan daerah tadi yang mana akan ada tim dari perwakilan angkutan online masuk ke dalam pembahasannya," sambungnya.
Sistem ERP ini rencananya akan diterapkan mulai 05.00 - 22.00 WIB dengan tarif Rp5.000 - Rp19.000.
Dalam Raperda PL2SE, sistem ERP yang diterapkan di 25 ruas jalan di DKI Jakarta. (*)
Baca Juga: BPJS Checking, Besar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Mandiri Sesuai Gaji