GridStar.ID - Pemerintah selama ini telah memiliki kebijakan LPG 3 Kg bagi rakyat miskin.
Namun dalam prakteknya, LPG 3 Kg banyak digunakan masyarakat menengah ke atas.
Pemerintah berencana memperbaiki skema penyaluran elpiji 3 kg di tahun depan, sehingga konsumsinya bisa tepat sasaran untuk masyarakat miskin.
Pemberian subsidi akan diarahkan menjadi berbasis penerima, berbeda dari selama ini yang berbasis barang.
Rencana kebijakan distribusi elpiji 3 kg bersubsidi tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.
"Arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2023 akan melanjutkan transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial," tulis KEM PPKF yang diterbitkan Kemenkeu, dikutip Minggu (18/12).
Transformasi subsidi elpiji 3 kg dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dengan membatasi golongan masyarakat yang bisa mengonsumsinya, sehingga hanya masyarakat miskin yang menikmati. Ini sejalan dengan ketentuan pemberian subsidi dalam UU Energi Nomor 30 tahun 2007.
Selain masyarakat miskin, mengacu pada Perpres Nomor 104 tahun 2007, subsidi elpiji 3 kg juga diberikan pada golongan rumah tangga dan usaha mikro. Serta berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, elpiji bersubsidi itu juga bisa dinikmati oleh nelayan dan petani kecil.
Namun, beleid yang mengatur penyaluran elpiji 3 kg tersebut perlu penyempurnaan agar bisa tepat sasaran. Seperti pada Perpres 104/2007, regulasi ini belum mengatur perihal pembatasan golongan rumah tangga yang miskin dan rentan.
"Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan atas kebijakan subsidi elpiji tabung 3 kg yang berlaku saat ini yang mengacu pada program konversi minyak tanah (mitan) ke LPG 3 kg pada tahun 2007," tulis pemerintah dalam KEM PPKF.
Maka seiring dengan pertimbangan tren kenaikan volume konsumsi elpiji bersubsidi dan semakin besarnya beban fiskal, pemerintah berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran elpiji 3 kg.
Transformasi diarahkan pada perubahan paradigma dari subsidi komoditas (selisih harga) menjadi subsidi berbasis orang yang disinergikan dengan program bansos lainnya. Namun, pemerintah memastikan implementasinya akan memperhatikan kondisi perekonomian.
"Pelaksanaan transformasi subsidi elpiji tabung 3 kg ini akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur," tulis KEM PPKF.
Sejalan dengan arah kebijakan subsidi energi tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pernah mengungkapkan pemerintah bakal melakukan uji coba pembelian elpiji 3 kg menggunakan aplikasi MyPertamina secara penuh di tahun depan.
Tahun ini, uji coba pembelian dengan MyPertamina sudah dilakukan secara terbatas di lima kecamatan yang tersebar di Tangerang, Batam, Semarang, dan Mataram. Uji coba itu sudah dilakukan sejak Maret 2022 dengan melibatkan 96 pangkalan dan 18.307 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Sekarang sudah jalan (uji coba terbatas), tapi tahun depan akan full-kan resgitrasinya di seluruh Indonesia," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/12).
Ia menjelaskan, pemerintah ingin elpiji 3 kg yang merupakan komoditas energi bersubsidi bisa tersalurkan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah pun akan memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Nantinya, data dari P3KE itu pula yang diintegrasikan dengan data masyarakat yang teregistrasi di platform Pertamina dalam uji coba pembelian elpiji 3 kg.
"Kan Pertamina sudah melaksanakan registrasi, istilahnya pilot lah, belum banyak. Kita pakai data P3KE sekarang. Nah itu kita coba terapkan, saat ini sudah (diuji coba) di lima kabupaten/kota," jelas Tutuka.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Skema Penyaluran Bakal Diubah, Tahun Depan Tak Semua Orang Bisa Beli Elpiji 3 Kg