GridStar.ID -Program Kartu Prakerja tahun ini hanya menyasar satu juta peserta seiring dengan perubahan dari skema semi bantuan sosial (bansos) ke skema normal. Anggaran yang dibutuhkan di 2023 pun menjadi sebesar Rp 4,37 triliun.
Jumlah itu menyusut dibandingkan realisasi di 2022 yang sebanyak 4,98 juta peserta dengan anggaran mencapai Rp 17,84 triliun atau terserap 99,12 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 18 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 2,67 triliun untuk tahap awal dengan menyasar 595.000 peserta. Maka dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk menyasar 1 juta peserta yang akan dibahas dengan Kementerian Keuangan.
"Anggarannya turun menjadi Rp 2,67 triliun dan targetnya untuk 595.000 peserya. Di tahun ini, diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun," ungkap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Kamis (05/01).
Pelatihan hybrid
Airlangga mengungkapkan, dengan menerapkan skema normal, maka terdapat perubahan dalam program Kartu Prakerja 2023.
Program tersebut kini difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.
Pelatihan pun akan dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online). berbeda dari sebelumnya yang sepenuhnya secara daring. Jam pelatihan pun menjadi lebih lama yakni minimal 15 jam dari sebelumnya yang minimal 6 jam.
Baca Juga: Kartu Prakerja 2023 Kembali Dibuka, Ini Syarat yang Harus Disiapkan
Rincian nilai bantuan Kartu Prakerja 2023
Nilai bantuan yang akan diterima peserta juga berbeda, menjadi sebesar Rp 4,2 juta per individu dari sebelumnya Rp 3,5 juta per individu. Namun, pada skema nomal ini, pelatihan menjadi lebih tinggi ketimbang insentifnya.
Terdiri dari biaya sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600.000 yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Berbeda dari skema semi bansos sebelumnya, di mana peserta mendapat biaya pelatihan sebesar Rp 1juta, insentif pascapelatihan Rp 2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp 600.000 per bulan), dan insentif survei sebesar Rp 150.000.
Lantaran tak lagi berskema semi bansos seperti sebelumnya, program Kartu Prakerja tahun ini dibuka pula untuk penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
"Jadi skemanya berubah drastis," tutup Airlangga.
(*)