Kabar Gembira! PNS Siap-Siap Tabungan Tebal, Tunjangan TPP Bakal Langsung Masuk Rekening, Simak Segini Besaran Fantastisnya

GridStar.ID -Kabar gembira pembayaran TPP PNS akan masuk ke rekening abdi negara di daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

Surat persetujuan diterbitkan, Selasa (8/3/2022) lalu dan diunggah di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Persetujuan Kemendagri gelombang pertama menjadi angin segar bagi ASN di daerah.

Artinya, pembayaran TPP atau sering disebut juga Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2021, Januari dan Februari 2022 sudah bisa dicairkan.

Artinya PNS menerima TPP tiga bulan sekaligus.

Saat ini PNS harap-harap cemas menanti pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sampai pertengahan Maret 2022, TPP belum mereka terima.

Padahal, banyak PNS yang berharap dari TPP lantaran gaji mereka sudah habis karena keperluan lain atau potongan bank.

Baca Juga: Angin Segar Bagi PNS, Gaji ke-13 dan THR Tahun 2022 Ditetapkan, Bakal Alami Kenaikan?

"Persetujuan yang dikeluarkan hari ini, merupakan persetujuan yang pertama, yang telah memenuhi syarat.

Baik yang sudah lolos validasi maupun yang sudah mendapat pertimbangan dari Kemenkeu," ungkap Fatoni.

"TPP merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya," ungkap Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2022) malam.

Baca juga: THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun 2022 Dipangkas, Pemerintah Tak Masukan Tambahan Penghasilan Ini

Sementara untuk proses lebih lanjut, dijelaskan Fatoni, harus melalui permohonan persetujuan TPP yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cq. Ditjen Bina Keuda dan tembusan ke Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri.

Baru kemudian Biro Ortala melakukan validasi penjabaran TPP dan Dokumen lainnya.

Persetujuan oleh Kemendagri diberikan, sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang TPP.

"Biro Ortala menyampaikan hasil validasi kepada Ditjen Keuangan Daerah, kemudian Ditjen keuda mengajukan pertimbangan persetujuan TPP kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Baru setelahnya Ditjen Keuda mengeluarkan surat persetujuan TPP ASN Pemda TA 2022 berdasarkan hasil validasi Biro Ortala Kemendagri, pertimbangan Kemenkeu dan hasil rapat pembahasan," urai Fatoni.

Baca Juga: Kabar Baik Bagi PNS, Tunjangan Jabatan Fungsional Naik Dua Kali Lipat Tahun Ini, Simak Segini Besarannya

Sementara untuk syarat Pemberian Persetujuan TPP diungkapkan Fatoni, di antaranya adanya permohonan persetujuan TPP.

Lalu hasil validasi Biro Ortala, pertimbangan persetujuan pemberian TPP dari Kemenkeu.

"Yang divalidasi di antaranya SK Tim TPP, Perkada tentang TPP, Penjabaran TPP dan Evidence Tahun 2022, Rekomendasi dari

KemenPAN RB terkait hasil evaluasi jabatan Pemda, Evidence Tambahan jika kelas jabatan tertentu mendapat TPP lebih besar dari kelas jabatan di atasnya.

Selain itu, adanya evidence tambahan jika kelas jabatan yang sama pada OPD tertentu mendapat TPP yang lebih besar.

Kemudian Surat Pertanggungjawaban Mutlak bahwa data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya," papar Fatoni.

Di sisi lain, ditekankan Fatoni, untuk kriteria pemberian TPP di antaranya dilihat berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Besaran TPP PNS DKI

PNS DKI mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Baca Juga: Bak Sudah Jatuh Tertimpa Tangga! Imbas Anak Masuk Penjara Gegara Penipuan, Kini Nia Daniaty Mengaku Terlilit Utang Hingga Nekat Gadai Rumah, Farhat Abbas Ikut Emosi: Bukan Untung Tapi Buntung!

Berikut rincian TPP PNS DKI dari jabatan pelaksana hingga calon PNS:

Teknis Ahli: Rp 19.710.000

Teknis Terampil: Rp 17.370.000

Administrasi Ahli: Rp 15.300.000

Administrasi Terampil: Rp 13.500.000

Operasional Ahli: Rp 11.610.000

Operasional Terampil: Rp 9.810.000

Pelayanan Ahli: Rp 8.010.000

Pelayanan Terampil: Rp 7.470.000

Calon PNS: Rp 4.860.000

Berikut TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter:

Keahlian Utama: Rp 33.030.000

Keahlian Madya: Rp 28.710.000

Keahlian Muda: Rp 23.850.000

Keahlian Pertama: Rp 19.620.000

Baca Juga: Selama Ini Jadi Tulang Punggung demi Hidupi Keluarganya Seorang Diri, Ayu Ting Ting Luapkan Kemarahan Pada Adik Ipar Gegara Perlakuan Tak Adil Abdul Rozak, Sang Biduan Singgung Soal Darah Daging: Dia Bukan Anak Ayah!

Berikut TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter:

Keahlian Utama: Rp 31.770.000

Keahlian Madya: Rp 26.550.000

Keahlian Muda: Rp 23.580.000

Keahlian Pertama: Rp 18.720.000

Keterampilan Penyelia: Rp 18.720.000

Keterampilan Mahir: Rp 17.190.000

Keterampilan Terampil: Rp 16.560.000

Keterampilan Pemula: Rp 12.960.000.

TPP PNS Pemprov Bangka Belitung

Sebagai perbandingan PNS di daerah lainnnya, berikut TPP PNS di Pemprov Bangka Belitung per 2021*):

- Terkecil sesuai golongannya/kelas 3 sebesar Rp 2,01 juta.

- Tertinggi kelas 16, Sekretaris Daerah sebesar Rp 38,5 juta.

- Assisten Setda kelas 15, sebesar Rp 23,4 juta.

- Kepala OPD yang tertinggi adalah inspektur daerah kelas 15, sebesar Rp 25,4 juta.

- Kepala OPD berkisar antara Rp 22,6 juta sampai Rp 24,9 juta.

- Untuk TPP jabatan fungsional tertinggi ada pada dokter subspesialis kelas 11 dengan besar TPP Rp 39,2 juta.

Sumber: Bakuda Babel/*besaran bisa saja berubah tergantung aturan yang melandasinya.

(*)

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Dirapel 3 Bulan, TPP Akan Langsung Dikirim ke Rekening PNS, Ini Urutan Proses Pencairannya