GridStar.ID - Pemerintah hingga kini masih terus berusaha memutus rantai persebaran virus corona.
Salah satunya dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Namun kini faktanya banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.
Melansir Kompas.com, kerumunan masa saat penutupan restoran cepat saji di Sarinah jadi contohnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal itu disampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (18/05).
"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Presiden Jokowi.
Nada bicaranya saat mengutarakan pernyataan tersebut agak tinggi.
"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," lanjut dia.
Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru menyiapkan skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan pada waktu yang tepat.
Ia menyatakan, keputusan untuk melonggarkan PSBB akan diambil setelah pemerintah melihat data dan fakta yang mendukung di lapangan ihwal pengendalian penyebaran Covid-19.
Untuk itu, Presiden Jokowi akan tetap melarang masyarakat melakukan mudik sebagai salah satu bentuk kebijakan PSBB.
"Yang kita siapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan biar semuanya jelas," ujar Presiden Jokowi.
"Karena kita harus hati-hati. Jangan keliru kita memutuskan," lanjut dia.
(*)